PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian mengatakan salah satu masalah mendasar bagi rakyat Indonesia saat ini adalah masalah pangan. Masalah pangan ini akan berdampak luas jika terjadi ketidkstabilan kesediaan pangan karena akan menimbulkan efek domino dan reaksi berantai. “Jika timbul efek domino, mulailah terjadi efek ketidakstabilan politik pemerintahan, ketidakpercayaan pada pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga termasuk pemerintah daerah,” kata Tito, dalam sambutannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan, Jum’at (18/3). Kegiatan ini dihadiri Pj. Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng,
Hadir mendampingi Pj. Sekda, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalteng Aster Bonawaty M serta Kepala Bidang terkait lainnya. Turut hadir secara virtual sebagai narasumber Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Lebih lanjut Tito menjelaskan komoditas beberapa permasalahan bahan pangan yang mendasar ini harus segera ditindaklanjuti, agar kembali stabil.
“Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Perdagangan dan Badan Satgas Pangan, dengan adanya kenaikan komoditas beberapa bahan pangan yang mendasar ini harus kita tindaklanjuti. Harus kita tangani agar kembali stabil. Untuk mengerjakan ini perlu mesin besar. Tidak cukup hanya dengan pemerintah pusat. Tapi semua pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus bertindak,” jelas Tito.
Tito juga mengatakan pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mengundang seluruh Sekda dan seluruh Pejabat yang tergabung dalam Satgas Pangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” sambungnya.
Terakhir, Tito meminta Satgas Pangan mengadakan rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing dan mengambil langkah-langkah baik untuk memenuhi suplay maupun menjaga agar distribusi berjalan lancar. (red)
PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Carnavian mengatakan salah satu masalah mendasar bagi rakyat Indonesia saat ini adalah masalah pangan. Masalah pangan ini akan berdampak luas jika terjadi ketidkstabilan kesediaan pangan karena akan menimbulkan efek domino dan reaksi berantai. “Jika timbul efek domino, mulailah terjadi efek ketidakstabilan politik pemerintahan, ketidakpercayaan pada pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga termasuk pemerintah daerah,” kata Tito, dalam sambutannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan, Jum’at (18/3). Kegiatan ini dihadiri Pj. Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng,
Hadir mendampingi Pj. Sekda, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalteng Aster Bonawaty M serta Kepala Bidang terkait lainnya. Turut hadir secara virtual sebagai narasumber Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.
Lebih lanjut Tito menjelaskan komoditas beberapa permasalahan bahan pangan yang mendasar ini harus segera ditindaklanjuti, agar kembali stabil.
“Kami sudah berdiskusi dengan Menteri Perdagangan dan Badan Satgas Pangan, dengan adanya kenaikan komoditas beberapa bahan pangan yang mendasar ini harus kita tindaklanjuti. Harus kita tangani agar kembali stabil. Untuk mengerjakan ini perlu mesin besar. Tidak cukup hanya dengan pemerintah pusat. Tapi semua pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus bertindak,” jelas Tito.
Tito juga mengatakan pemerintah pusat maupun daerah perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini kami mengundang seluruh Sekda dan seluruh Pejabat yang tergabung dalam Satgas Pangan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” sambungnya.
Terakhir, Tito meminta Satgas Pangan mengadakan rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing dan mengambil langkah-langkah baik untuk memenuhi suplay maupun menjaga agar distribusi berjalan lancar. (red)