Palangka Raya. Kaltengtimes.co.id — Pemerintah pusat secara resmi mencanangkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), sebuah inisiatif ambisius yang bertujuan memastikan kesehatan masyarakat dari dalam kandungan hingga usia lanjut. Namun, di tengah semangat optimisme, muncul pertanyaan, seberapa siap Kalimantan Tengah menjalankan program ini.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Drs. H. Sugiyarto, M.A.P. yang dimintai tanggapannya melalui whatsApp, Rabu (5/2/2025) menyatakan dukungannya terhadap program ini, tetapi juga menyoroti berbagai tantangan yang harus dihadapi.
“Program ini harus didukung oleh seluruh stakeholder agar bisa berjalan dengan maksimal. Dengan adanya program ini, kesehatan masyarakat dapat dipantau dan dijamin, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Sugiyarto.
Namun, realitas di lapangan tidak bisa diabaikan. Sugiyarto mengakui bahwa infrastruktur kesehatan di Kalimantan Tengah, terutama di wilayah pedesaan, masih menghadapi banyak kendala. Fasilitas kesehatan yang terbatas, jumlah tenaga medis yang belum mencukupi, serta aksesibilitas yang sulit menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan program ini. “Tentu ada kekurangan, dan ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk terus memperbaiki. Setiap tahunnya, kualitas SDM dan prasarana kesehatan harus terus ditingkatkan agar pelayanan bisa merata,” tegasnya.
Lalu, bagaimana keberhasilan program ini akan diukur? Sugiyarto menekankan pentingnya evaluasi berkala dan peningkatan kualitas layanan. Menurutnya, indikator utama keberhasilan terletak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, serta dampak nyata dalam menekan angka penyakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita berharap program ini bisa dijalankan dengan maksimal. Ini bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi sebuah langkah besar dalam menjamin kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah,” tutupnya.
Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah. Apakah Program CKG benar-benar akan menjadi solusi bagi masyarakat atau justru terhambat oleh realitas di lapangan? Hanya waktu yang akan menjawab.(red)
