Palangka Raya. Kaltengtimes.co.id – Memulai Kerja di hari pertama setelah resmi dilantik, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo memimpin rapat dengan Pejabat JPT Pratama lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat Aula Jayang Tingang (AJT), Lt. II di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (24/2/2025). ‘’Rapat tersebut dilaksanakan dalam mengawali tugas baru sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih yang sudah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, sudah tentu saya berharap untuk segera bekerja melaksanakan program pembangunan di tahun 2025, karena visi misi gubernur dihitung dari 2025 – 2030, dan salah satu pokok bahasan yang diskusikan adalah saat janji kampanye yakni Kartu Huma Betang,’’ ujar Wagub Kalteng Edy Pratowo kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat.
Terkait Kartu Huma, Edy menjelaskan implementasinya perlu disinkronkan karena semua kegiatan yang tertuang di Kartu Huma Betang itu sudah ada, seperti pembagian kartu tani, beasiswa, pendidikan gratis, kartu nelayan, bantuan sembako, pasar murah, untuk UMKM dan lain-lain.
Selanjutnya hal tersebut tentunya berkaitan dengan anggaran, sehingga perlu didiskusi dengan tim di pemerintah daerah bersama OPD terkait, lebih penting lagi adalah managemen resiko dan pendampingannya oleh BPKP, “Serta pembahasan apakah aturan itu sesuai atau tidak, dan dengan perubahan yang ada ini maka diintegrasikan dengan yang sudah berjalan di OPD-OPD”,jelasnya.
Dikatakannya, semua kegiatan agar dipersiapkan, kemudian adanya efisiensi anggaran, “Diharapkan kita bisa memaksimalkan program-program yang kita laksanakan”, tutur wagub.
Dirinya menjelaskan bahwa, kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat prioritas bisa di kesampingkan terlebih dulu, dan lebih menggerakan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten saling berkoordinasi.
Edy bahkan membeberkan, apa yang menjadi prioritas dalam 100 hari kerja akan di breakdown, minimal apa program yang dapat dilakukan lebih cepat, dan dalam waktu berjalan ini akan ketahuan apa yang dapat dikerjakan.
Selanjutnya gubernur akan mendapat gambaran apa yang akan dilakukan, antara lain terkait infrastruktur (jalan) harus segera selesai dan jangan sampai terputus, sehingga bisa menjadi kendala distribusi barang dan angkutan jasa, “Jadi fungsional dulu dilaksanakan, sambil menunggu tahapan lelang pekerjaan pembangunan”, terang Edy.
Selain itu disampaikannya pula, sesuai pesan yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bahwa Kalteng masuk provinsi untuk program Ketahanan Pangan Nasional 1 juta hektar. Program tersebut supaya dikoordinasikan, diharmonisasi dan program ini disinkronkan, “Sehingga tujuannya maksimal, bisa menghasilkan sesuai apa yang diinginkan”, pungkas Edy Pratowo.(red)
