SERUYAN. Kaltengtimes.co.id — Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran, Senin (9/10/23), mengunjungi masyarakat Desa Bangkal Kabupaten Seruyan yang menjadi korban atas konflik dengan aparat terkait aksi unjuk rasa di kantor PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).
Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran saat bertatap muka langsung untuk menyerap aspirasi masyarakat di Desa Bangkal, (Photo/doni)
Saat bertatap muka langsung dengan masyarakat Desa Bangkal, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kepada para korban dan keluarga atas konflik antara masyarakat dengan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada di Desa Bangkal.
Sebagai dukungan sosial, Pemprov Kalteng dan DAD Kalteng menjamin biaya pengobatan korban Konflik sepenuhnya. Pada kesempatan tersebut, ia meminta kepada masyarakat agar bisa bersabar dan menahan diri. “Saya selaku Gubernur Kalteng bermohon kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo untuk mengevaluasi Perusahaan Besar Swasta atau PBS dan Hutan Tanaman Industri atau HTI yang tidak menjalankan kewajibannya menyediakan Plasma 20 persen, agar ijin HGU tidak diperpanjang lagi atau dicabut”, ungkapnya. “Andaikata kebun ijinnya 10 ribu hektare, wajib 20 persen untuk masyarakat di sekitar kebun tersebut”, lanjut Gubernur.
Pada sejumlah pertemuan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran selalu menegaskan kontribusi kepada daerah termasuk pemberian plasma 20 persen dari kebun inti kepada masyarakat. Ia juga meminta perusahaan agar tidak menyepelekan persoalan plasma 20 persen karena masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban tersebut.
Dalam kunjungan tersbeut Gubernur Kalteng didampingi Ketua Umum DAD Kalteng, Danrem 102/Pjg, Pj. Bupati Seruyan serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.(red)