PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Satgas Pengendali Karhutla, Selasa (4/6/24) bertempat di Aula Kantor BPBPK Prov. Kalteng, yang digelar Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan itu Kalaksa BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh BPBD Kabupaten/Kota atas upaya penanggulangan karhutla yang dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga meskipun terjadi ancaman el nino moderat pada tahun 2023 tetapi penanggulangan karhutla semakin lebih baik dibanding tahun 2019.
Toyib menyebut, bila dilihat dari indikator utama penanggulangan karhutla yang semakin baik, luas karhutla yang terjadi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pasca tahun 2015 terus mengalami penurunan, tahun 2019 mengalami penurunan 266.084 ha atau 45,58% dibanding 2015. Lalu, tahun 2023 mengalami penurunan 151.853 ha atau 47,79% dibanding 2019. Asap yang ditimbulkan karhutla, pada tahun 2019 sudah mulai memberikan dampak di Kota Palangka Raya pada pertengahan Juli 2019, sedangkan pada tahun 2023 mulai memberikan dampak di Kota Palangka Raya pada akhir September 2023. ISPU yang diakibatkan karhutla pada tahun 2019 ISPU di Palangka Raya sudah mulai BERBAHAYA (indeks lebih dari 1.000) pada bulan Agustus 2019, sedangkan pada tahun 2023 ISPU di Palangka Raya mulai mencapai level BERBAHAYA pada tanggal 4 Oktober 2023.
Kemudian, pada tahun 2019 asap akibat karhutla mulai mengganggu penerbangan pada awal September 2019, bahkan pada tanggal 27 September 2019 sejumlah maskapai penerbangan terpaksa menghentikan jadwal penerbangan dari dan ke Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, sedangkan pada tahun 2023, asap mulai mengganggu penerbangan sejak tanggal 27 September 2023.
“Hal tersebut bisa dicapai berkat kerja keras juga semakin baiknya koordinasi dan kecepatan respon kita bersama dengan seluruh pihak terkait dalam menanggulangi karhutla pada tahun 2023,” ujarnya.
Toyib juga membeberkan, bahwa pada tahun 2024 diprediksi tidak terjadi el nino bahkan cenderung mengarah ke la nina. Meskipun demikian, kewaspadaan terhadap karhutla harus tetap dipertahankan. Hal ini telah ditegaskan oleh BMKG dengan mengeluarkan Surat Nomor B/KL.00.02/KB/V/2024 tentang Kesiapsiagaan Kekeringan 2024. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Inpres 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla yang memandatkan BPBD sebagai Koordinator Penanggulangan Karhutla, BPBD Kabupaten/Kota harus tetap melaksanakan upaya maksimal dalam mengoordinasikan seluruh upaya penanggulangan karhutla di tingkat Kabupaten/Kota, sehingga karhutla tetap dapat terkendali, tidak menjadi bencana bagi masyarakat.
“Agenda penting tahun 2024 yang harus kita sukseskan bersama yaitu Upacara Peringatan HUT RI Ke-79 tanggal 17 Agustus 2024 yang dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Agenda ini menjadi sangat penting dan strategis, sehingga wajib diamankan dari ancaman bencana karhutla yang berasal dari wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Jangan sampai Peringatan HUT RI Ke-79 di IKN mengalami gangguan karena karhutla,” imbuhnya.
Toyib mengungkapkan, salah satu pengalaman paling berharga yang diambil dari tahun 2023 yaitu upaya pengendalian karhutla dilaksanakan lebih awal menjelang musim kemarau sehingga persiapan SDM, anggaran dan sarpras bisa dilaksanakan lebih awal. “Ketika mulai terjadi karhutla, sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanggulangan karhutla sudah siap. Semakin tepat waktu kita meningkatkan kesiapsiagaan kita, maka penanggulangan karhutla yang dilaksanakan semakin baik. Oleh karena itu, pola penanggulangan seperti itu harus terus dipertahankan guna mewujudkan Komitmen Bersama Kalteng Bebas Kabut Asap,” tuturnya.
Selain itu, Toyib juga membahas terkait dengan Impact Based Forecast (IBF) Peringatan Dini Hujan Lebat yang akan disampaikan oleh BMKG. IBF diharapkan menjadi panduan bersama dalam memberikan respon terhadap peringatan dini hujan lebat yang dikeluarkan oleh BMKG sehingga perlu bersama-sama dipahami oleh seluruh BPBD Kabupaten/Kota. Dengan adanya IBF, fokus dalam melaksanakan pencegahan dan mitigasi bisa lebih optimal, karena IBF sudah disusun berbasis ruang atau kewilayahan “Saya mengajak kita semua optimal mendukung Kepala Daerah untuk melaksanakan Inpres 3 Tahun 2020 tersebut. Dengan melaksanakan amanat tersebut maka kita telah melaksanakan upaya nyata dalam mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap akan lebih mudah, untuk masyarakat Kalimantan Tengah Makin BERKAH, bebas dari bencana karhutla,” pungkasnya.(red)
