PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id — Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Pembinaan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Kebijakan Fiskal Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Penyelarasan Rencana Aksi (Ranaksi) Pengembangan Kawasan Srategis/Pusat Pertumbuhan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Senin (28/10/24).
Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Leonard S. Ampung dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah perlu diawali dengan perencanaan yang berkualitas. “Kerangka ekonomi makro daerah dan kebijakan fiskal merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan,” ungkap Leonard.
Ditambahkan Leonard, Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal tahun 2025 merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2025, sebagai pijakan awal menuju Indonesia Emas Tahun 2045. “Instrumen ini digunakan sebagai gambaran umum mengukur capaian kinerja perekonomian daerah sekaligus sebagai acuan melakukan proyeksi ke depan. Oleh karena itu, penetapan target kerangka ekonomi makro di daerah perlu diperkuat dengan kemampuan analisis dan metode perhitungan yang tepat,” terang Leonard.
Selain itu, Leonard juga menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, tema pembangunan wilayah untuk Pulau Kalimantan ditetapkan sebagai Super Hub Ekonomi dengan IKN sebagai penggeraknya. IKN diharapkan dapat mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif dan memperkuat rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. “Pulau Kalimantan akan menjadi pusat aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” ujarnya.
“Kalimantan Tengah dengan segala kelebihan sumber daya dan keanekaragaman hayatinya harus menjadi bagian dan memperoleh peranan dalam aglomerasi dan pengembangan ekonomi baru tersebut,” imbuh Leonard.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Kerjasama Bappedalitbang Prov. Kalteng Yoyo dalam laporannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejatinya adalah kinerja pembangunan, sehingga penting dikonsepsikan dalam perencanaan.
Ditambahkannya, dalam rangka menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, disparitas dan kesenjangan ekonomi di berbagai daerah dan sektor kehidupan masyarakat perlu mendapat perhatian dan intervensi kebijakan yang tepat, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui kebijakan pembangunan wilayah.
Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan dibutuhkan pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, perlu penyelarasan dan menyinergikan rencana pengembangan Kawasan strategis dan pusat pertumbuhan, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar provinsi dan Otorita IKN dalam region Kalimantan. “Untuk tujuan itulah, dua kegiatan di atas kita laksanakan hari ini,” pungkas Yoyo.
Hadir dalam kegiatan tersebut secara daring yaitu Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas RI Eka Chandra Buana, Direktur Regional II Bappenas RI Mohammad Roudo, Ketua Tim Kawasan Peruntukkan Industri Kementerian Perindustrian RI Yuwono. Serta, hadir secara offline yaitu Dosen Universitas Palangka Raya Fitria Husnataruna, dan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Muhlis Ardiansyah. (red)
