Bandung. Kaltengtimes.co.id — Dalam upaya memperkuat dan meningkatkan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui implementasi Core Values ASN BerAKHLAK serta Employer Branding Bangga Melayani Bangsa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengirimkan delegasi untuk melakukan Studi Komparatif ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (11/02/2025).
Delegasi Kalteng terdiri dari perwakilan Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik). Studi Komparatif ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung keberhasilan Pemprov Jabar dalam menerapkan budaya kerja ASN BerAKHLAK, yang mengantarkan mereka meraih peringkat pertama Indeks BerAKHLAK kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024.
Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan persiapan, pengarahan, dan koordinasi internal sebelum pertemuan resmi dengan jajaran Pemprov Jabar. Selanjutnya, pada hari kedua, dilakukan Studi Komparatif, paparan materi, serta sesi diskusi mendalam mengenai implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK.
Setibanya di Kantor Pemprov Jabar, delegasi Kalteng yang dipimpin oleh Yosias, selaku Kepala Bagian Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalteng, disambut hangat oleh Iwan Kurniawan, JFT Analis Kebijakan di Biro Organisasi Jabar, beserta jajaran dan perwakilan instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jabar berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam membangun budaya kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik. “Ketika seorang ASN memiliki nilai dasar BerAKHLAK – berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif – maka secara teoritis ia akan bekerja lebih optimal, sehingga dapat mengakselerasi kinerja pembangunan daerah,” ujar Iwan.
Iwan juga menjelaskan bahwa penerapan nilai BerAKHLAK di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Barat telah berlangsung sejak 2021–2023. Hasilnya, implementasi ini berdampak positif terhadap kinerja birokrasi di Jabar, termasuk peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Indeks Reformasi Birokrasi. “Dengan menerapkan core values BerAKHLAK, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov Jabar tahun 2023 mencapai 93,08, mengalami peningkatan 17 poin dibandingkan tahun 2020,” tambahnya.
Keberhasilan ini, lanjut Iwan, tidak hanya bergantung pada nilai budaya kerja semata, melainkan pada upaya akselerasi pembangunan yang sistematis dan terukur. Pemprov Jabar mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, yang di dalamnya mengamanatkan peran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDM dalam memastikan implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK berjalan optimal.
Menanggapi paparan tersebut, Yosias menegaskan bahwa Pemprov Kalteng perlu melakukan pendalaman terhadap konsep yang telah diterapkan di Jabar, sekaligus membenahi sistem internal agar lebih optimal. “Kami ingin memahami secara menyeluruh level-level penerapan budaya kerja ini, serta menyesuaikan sistem yang ada dengan memberikan porsi tanggung jawab yang lebih tepat kepada masing-masing perangkat daerah. Kami berharap, melalui kunjungan ini, dapat terjalin koordinasi yang baik sehingga kami lebih memahami fungsi dan peran masing-masing perangkat daerah dalam mendukung implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK di Kalimantan Tengah,” ujarnya. Kegiatan Studi Komparatif ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi Pemprov Kalteng dalam membangun budaya kerja ASN yang profesional, inovatif, dan berdaya saing, demi mendukung percepatan pembangunan daerah.(red)
