MUARA TEWEH, Kaltengtimes.co.id – Pj Sekda Barito Utara, Drs. Jufriansyah, mengungkapkan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang tidak terdata dalam database, baik yang memiliki masa kerja kurang dari dua tahun maupun yang telah bekerja lebih dari dua tahun tetapi tidak tercatat.
Menurutnya, hal ini menjadi masalah besar, terutama bagi mereka yang sudah lama mengabdi, namun belum mendapatkan status yang jelas.
“Yang jadi masalah kita adalah bagaimana kita mengakomodir pegawai honorer yang tidak masuk dalam database, seperti yang di bawah dua tahun dan ada juga yang dua tahun ke atas tetapi tidak terdata. Kan kasihan mereka,” kata Jufriansyah kepada wartawan di halaman kantor DPRD Barut, pada Senin 10 Februari 2025.
Jufriansyah menambahkan, Pemkab Barito Utara bersama DPRD berkomitmen untuk memperjuangkan tenaga honorer yang belum terdata agar bisa mendapatkan kebijakan dari pemerintah pusat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Usulan ini akan menjadi prioritas agar para tenaga honorer yang memenuhi syarat mendapatkan kesempatan yang sama. Selain itu ia menjelaskan jumlah tenaga honorer di Barito Utara secara teknis dapat diperoleh melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM).
“Tadi, DPRD meminta agar data tersebut diperoleh dari BKSDM untuk memperjelas jumlah tenaga honorer dan PPPK paruh waktu, yang nantinya akan dijadikan bahan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat,” katanya.
Lebih lanjut, Jufriansyah juga mengingatkan permasalahan tenaga honorer ini tidak hanya terjadi di Barito Utara saja, tetapi juga di seluruh Indonesia saat ini.
Dalam UU ASN yang baru, tidak ada istilah “dirumahkan” atau “diberhentikan” bagi tenaga honorer. Undang-undang tersebut sudah mengatur bahwa sejak akhir Desember 2024, instansi pemerintah di seluruh Indonesia harus melakukan penataan pegawai Non-ASN.
Untuk itu setelah pemberlakuan UU ASN pada 31 Oktober 2024, tidak akan ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Oleh karena itu, pihaknya akan terus memperjuangkan tenaga honorer yang ada agar dapat diangkat menjadi PPPK.
“Semua tergantung kebijakan pemerintah pusat, namun kita tetap akan berjuang agar tenaga honorer yang ada dapat diangkat menjadi PPPK,” tukasnya. (SP)
