Palangka Raya, kaltengtimes.co.id-Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng 18/2021 yang mengatur tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup efektif menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kalimantan Tengah.
Terbukti sejak diterbitkan regulasi tersebut, nilai tunggakan yang ditemukan dari Dirjen Kemendagri yang awalnya sebesar Rp 400 miliar, sisanya sekarang tinggal 70 an miliar. Selain itu, dengan pemutihan ini, masyarakat sangat antusias dalam membayar pajak. Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinor kepada media di Palangka Raya, Jumat (12/11).
Kaspinor mengatakan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng 18/2021 yang mengatur tentang program pemutihan pajak tersebut. Masyarakat juga sudah dapat memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi kantor Samsat terdekat.
Program pemutihan terdiri atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor 100 persen, pembebasan pokok pajak yang tertunggak 50 persen, , pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II dan denda 100 persen, serta pembebasan pajak progresif ketiga dan seterusnya.
“Dengan adanya pemutihan ini, minat masyarakat cukup antusias misalnya mutasi menjadi berpelat KH serta melakukan balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan identitas wajib pajak sehingga memudahkan pendataan untuk menelusuri keberadaan objek pajak,” kata peraih gelar Doktor Ilmu Politik Anggaran UMM ini.
Selain itu, terobosan yang dilakukan Bapenda Kalteng seperti pembayaran online melalui Samsat Online Isen Mulang juga sudah mulai aktif. “Artinya, masyarakat saat ini dipermudah tidak perlu datang ke kantor pajak, bagi yang memiliki e-banking bayarnya cukup melalui ATM,’ kata Kaspinor.
Berbicara dalam konteks, peningkatan PAD, Kaspin mengatakan, sektor pajak tetap urutan pertama berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
Dia menyebutkan, pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat ini kembali kepada masyarakat juga yakni untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur jalan jembatan, termasuk juga pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan.
Di bidang pendidikan sendiri, bapak gubernur sudah mencanangkan sekolah-sekolah yang berkualitas. Kemudian bidang kesehatan, juga melakukan pembangunan rumah sakit yang bagus yang bisa melayani dengan kapasitas yang besar dan lebih berkualitas termasuk ekonomi rakyat dari segi pembiayaan dan permodalan. red