Darmawati
SAMPIT, kaltengtimes.co.id-Berkenaan dengan rencana APBD murni tahun anggaran 2023 sebagaima yang telah dilaporkan, pada prinsipnya Fraksi Golkar Kotawaringin Timur mendorong agar anggaran tersebut dapat diefektifikan, sesusai dengan asas yang kebutuhan serta urgensi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurut juru bicara Fraksi Golkar – Darmawati, dalam pelaksanaan program pembangunan, pemerintah daerah harus memiliki program prioritas sesuai dengan komitmen dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat RPJMD tahun 2021-2026, terutama komitmen pembangunan infrastruktur jalan baik perkotaan dan daerah pedalaman. Pasalnya wilayah ini menjadi vital untuk mobilitas penduduk dan juga mobilitas ekonomi, Selasa 22 nopember 2022.
Kemudian, ungkap Darmawati, Fraksi Golkar mengingatkan kembali perlunya kolabarasi semua pihak khususnya antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menggerakkan pembangunan.
Dengan anggaran yang terbatas, Pemkab Kotim agar bersinergi dengan swasta melalui regulasi yang disepakati sehingga mereka dapat terlibat dengan baik dalam proses pembangunan.
Fraksi Golkar juga berharap tidak terdengar lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan public, dan keterlambatan penyelesain program kegiatan fisik maupun anggaran.
Dengan pelayanan dan kinerja yang baik, akan menjadi modal dasar dalam mendorong semua sopd bisa optimal meningkatkan PAD di berbagai sektor hingga kemandirian daerah kotim makin meningkat.
Dalam ikhtiar optimalisasi penyelenggraan program dan anggaran, Fraksi Golkar mendukung dan mengapresiasi atas rencana pemerintah daerah untuk mengadakan lelang dini. Artinya setelah pengesahan APBD pada tanggal 22 november 2022, maka pada tanggal 23 november 2022, bagian pengadaan barang dan jasa setda kotim akan dapat mulai mengadakan lelang, sehingga faktor keterlambatan implementasi anggaran selama ini tidak terjadi lagi,” pungkas Darmawati. man
