PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Koordinator Masyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah (MP3D) Kalimantan Tengah Adi Abdian menyampaikan pihaknya menolak keras pelantikan Penjabat Bupati Kabupaten Barito Selatan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat, pasalnya ada kejanggalan SK Menteri Dalam Negeri terkait pelantikan kedua penjabat bupati tersebut, terutama Penjabat Bupati Kotawairngin Barat, dimana SK Mendagri tentang penetapan Pj. Bupati Kotawaringin Barat yang ditandatangani bulan April 2023 itu menyatakan Anang Dirjo tetap diusulkan sebagai Penjabat Bupati Kotawaringin Barat.. “Kami tidak tahu kenapa tiba-tiba hari ini Penjabat Bupati Kotawaringin Barat juga turut diganti, sementara Penjabat Bupati Barito Selatan diganti pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaannya apakah di Kalimantan Tengah ini tidak ada pejabat yang mampu memimpin daerah, sehingga harus diduduki oleh pejabat dari pusat,’’ tegas Adi Abdian kepada sejumlah awak media, di depan pintu masuk Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (22/5/23).
Menurut Adi, dalam aksi damai dan santun hari ini, pihaknya hanya ingin menyampaikan surat penolakan atas keputusan Mendagri tentang pelantikan kedua penjabat bupati tersebut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Penjabat Bupati Barito Selatan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat.
‘’Kita sangat menghargai yang namanya otonomi daerah, sehingga kita ingin Kalimantan Tengah ini tetap putra daerah yang memimpin. Mungkin ada putra daerah Kalimantan Tengah yang saat ini bekerja di Kementerian Dalam Negeri, ya silakan memimpin Kalimantan Tengah,’’ ungkap Adi.
Adi Abdian merasa khawatir dalam menjelang Pilkada serentak nanti akan banyak PJ Bupati se Kalimantan Tengah, yang nantinya tiba-tiba Penjabat Bupati atau Wali Kota akan di drop dari pusat. ‘’Kita tidak ingin Kalimantan Tengah dijadikan ajang politisasi. Karena ini kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk meninjau kembali SK Pelantikan Penjabat Bupati Barito Selatand an Penjabat Bupati Kotawaringin Barat yang rencananya dilaksanakan pada sore hari ini,’’ lanjut Adi.
Ditempat yang sama, hal senada disampaikan Koordinator MP3D Kalteng Ingkit Djaper. Menurut mantan wartawan senior ini aksi damai yang dilakukan pihaknya adalah karena panggilan hati nurani masyarakat Kalimantan Tengah yang menghendaki pimpinan daerah berasal dari putra daerah dari Kalimantan Tengah, karena orang-orang di Kalimantan Tengah banyak yang mumpuni mampu memimpin daerahnya sendiri. ‘’Yang menjadi pertanyaan, Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran konon sudah mengusulkan nama penjabat bupati yang berasal Kalimantan Tengah, tetapi tiba-tiba keluar SK Mendagri yang memutuskan penjabat Bupati Kobar diganti dengan pejabat dari Kemendagri,’’ sebut Ingkit menyayangkan.
‘’Jika tuntutan yang nanti kami sampaikan tidak digubris, kami Msyarakat Peduli Pimpinan Putra Daerah Kalteng akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang jauh lebuh banyak lagi,’’ pungkas Ingkit. (red)
