PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id — Presiden RI, Joko Widodo menegaskan, menghadapi ketidakpastian Tahun 2022, APBN Tahun 2022 harus dirancang secara responsif, yang antisipatif, dan juga fleksibel, serta selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Hal tersebut disampaikan Presiden RI, Joko Wododo, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Pimpinan 9 Kementerian/ Lembaga dan Daerah secara virtual, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11). Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 tersebut juga dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah, H. Sugianto Sabran secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan tengah, Senin (29/11). 9 Kementerian/ Lembaga penerima DIPA dan TKDD tersebut yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang dilakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilaksanakan. Ditambahkan, Joko Widodo mengatakan APBN Tahun 2022 memiliki peran sentral. APBN Tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. “Sebagai presidensi G20, kita harus menunjukkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan iklim terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan. Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy”, imbuhnya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan agar fokus pada enam kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Terakhir, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien. “Tahun 2022 kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi COVID-19 yang masih membayangi dunia dan negara kita, Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program”, pungkasnya. Dalam acara tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden KH. Maruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sementara, Gubernur Kalteng didampingi oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Hamka, Pj. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Andi Arsyad dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng.(red)
