PALANGKA RAYA. Kaltengtimes.co.id – Presiden Joko Widodo meminta agar penanggulangan bencana dapat dilakukan secara terpadu, sistematik dan komitmen bersama sesuai rencana induk penanggulangan bencana tahun 2022-2044. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022 dengan Tema Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa Menghadapi Bencana, yang dilaksanakan secara virtual dari Istana Negara Rabu (23/2).
Rakornas dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo secara virtual dari Aula Jayang Tingang, kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini digelar secara Hybrid.
Usai menghadiri Rakonas, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan bahwa Pemprov. Kalteng mendukung dan segera menindaklanjuti arahan dari Presiden RI tentang Penanggulangan Bencana Tahun 2022, mulai dari siaga menghadapi bencana, mengecek secara rutin infrastruktur penanganan bencana, melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat dan mengadakan latihan serta simulasi evakuasi mandiri bencana.
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan Indonesia termasuk 35 Negara yang paling rawan risiko bencana di dunia. Hampir setiap hari ada bencana dibeberapa wilayah di Indonesia. Dirinya meminta agar penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, sistematik dan rencana induk penanggulangan bencana Tahun 2022 – 2044 harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. “Semua tahapan harus dilaksanakan secara disiplin dan konsisten, Indoenasi harus menjadi Bangsa yang tangguh terhadap bencana”, tutur Presiden.
Presiden mengatakan sebagai salah satu pilar penanganan bendcana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus selalu berbenah diri, pertama yakni Budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adaptif. Kedua, orientasi pada pencegahan harus diutamakan. Ketiga, infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingatkan, dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan masyarakat. Keempat, BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat Pemerintah Pusat maupun Daerah agar semua program harus berorientasi pada tangguh bencana. Kelima, bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan terutama di Dearah rawan bencana.
Sementara itu Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto dalam laporannya menyampaikan Rakornas dihadiri oleh Kementerian Lembaga, TNI/Polri, Pemerintah Daerah, Akademisi, Lembaga usaha, media dan organisasi masyarakat baik lokal, Nasional maupun Internasional. Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan terus menindaklanjuti arahan yang sudah disampaikan oleh Presiden RI pada Rakornas-Rakornas sebelumnya. “Arti Pentingnya Pencegahan dan Mitigasi kami wujudkan dengan serangkaian program terintegrasi mulai dari kajian risiko bencana, edukasi dan literasi kebencanaan, penyiapan sistem upaya dini yang mendukung penanganan kedaruratan dan evakuasi masyarakat serta penyiapan jalur dan tempat evakuasi berbasis komunitas”, ucap Suharyanto.
Dalam Rakornas tersebut, Wakil Gubenrur H. Edy Pratowo turut didampingi Pj. Sekda Prov. Kalteng H. Nuryakin serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.(red)
